WAMENA, SUARALANI.id— Konflik perang suku yang terjadi antara masyarakat Lani Jaya dan Kurima di wilayah Papua Pegunungan akhirnya resmi berakhir setelah dilaksanakan prosesi perdamaian adat melalui ritual “patah panah” di Polres Jayawijaya, Wamena, Sabtu (23/5/2026).
Prosesi perdamaian tersebut difasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan para kepala suku dari kedua belah pihak yang bertikai.
Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo, menegaskan bahwa setiap konflik di tanah Papua harus diselesaikan melalui pendekatan adat dan budaya, bukan dengan kekerasan berkepanjangan.
“Perang harus berhenti. Kita adalah satu keluarga besar di Papua Pegunungan. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan duduk bersama melalui adat, bukan saling membalas,” tegasnya.
Menurut Jhon Tabo, pemerintah hadir untuk memastikan keamanan masyarakat serta menjaga persatuan antarwilayah di Papua Pegunungan.
Ia juga mengapresiasi para tokoh adat dan masyarakat yang bersedia membuka ruang damai demi menghentikan konflik yang telah menelan korban jiwa.
Ritual adat “patah panah” menjadi simbol berakhirnya peperangan dan komitmen kedua kubu untuk tidak lagi melakukan aksi balasan.
Dalam prosesi tersebut, masing-masing perwakilan suku menyerahkan simbol adat sebagai tanda perdamaian dan persaudaraan kembali dipulihkan.
Selain pemerintah provinsi, proses perdamaian turut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kabupaten Lani Jaya, Pemerintah Kabupaten Yahukimo aparat keamanan, serta para hamba Tuhan yang ikut mendorong rekonsiliasi damai.
“Saya selaku gubernur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Forkopimda provinsi dan kabupaten, TNI-Polri, hamba Tuhan dan semua pihak yang telah bekerja sama sehingga hari ini kita melaksanakan tanda perdamaian adat berupa patah panah,” kata gubernur.
Menurutnya, tradisi patah panah merupakan bagian penting dalam budaya suku Lani untuk menyelesaikan konflik secara adat dan mengakhiri perang antarkelompok.
Ia menegaskan, mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat akan diperkuat melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) agar konflik sosial di Papua Pegunungan terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur adat.
“Kalau penyelesaian adat tidak mampu dilakukan, baru menuju hukum positif. Tetapi adat harus menjadi jalan pertama dalam penyelesaian konflik di Papua,” ujarnya.
Gubernur juga mengenang tradisi penyelesaian konflik masyarakat adat sejak dahulu. Dalam budaya Lani, kata dia, proses perdamaian harus dilakukan secara lengkap agar tidak menyisakan dendam.
“Bahasa Lani bilang longgop tagangwi. Setelah itu baru buka panah dan masing-masing kembali bertemu keluarga. Itu cara penyelesaian adat yang dilakukan suku Lani sejak dulu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak lagi menyelesaikan konflik sosial dengan pendekatan uang.
Ia mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan menghentikan perang dan menjaga persatuan demi masa depan generasi Papua.
“Orang Papua semakin hari semakin berkurang. Jangan kotori Injil dengan perang. Hari ini perang suku sudah berakhir dan masyarakat harus kembali ke kampung masing-masing dengan damai,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga memastikan akan melakukan rekonsiliasi dan rekonstruksi pascakonflik bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri.
“Kami sudah menyampaikan surat kepada Presiden melalui ibu wakil menteri untuk rekonsiliasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengaku terharu menyaksikan proses perdamaian adat tersebut. Sebagai perempuan dan anak adat Papua, ia mengaku sedih melihat konflik yang terjadi namun bersyukur karena tokoh-tokoh adat berhasil menyelesaikannya secara damai.
“Saya sebagai perempuan anak adat menangis dan sedih melihat situasi ini, karena orang-orang tua adat bisa menyelesaikan konflik ini dengan jiwa besar,” kata Ribka Haluk.
Ia juga mengajak generasi muda Papua untuk tidak lagi menyelesaikan persoalan dengan perang dan kekerasan.
“Kita sekarang sudah menerima Injil dan menjadi orang-orang terdidik. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik, bukan lagi dengan panah dan tombak,” ujarnya.
Ribka Haluk menegaskan seluruh masyarakat Papua harus bersatu membangun daerah dan menjaga kedamaian di Papua Pegunungan.
“Kita semua satu darah, satu tali pusat, satu rahim dan satu honai. Pegang Alkitab dan Injil, itulah panglima kita,” tutupnya.
Dalam ritual patah panah itu, masing-masing pihak pertikaian menghadirkan lima orang dari Lani Jaya dan lima orang dari Kurima untuk mematahkan panah sebagai tanda berakhirnya perang suku. Kedua belah pihak juga menandatangani surat pernyataan damai yang disaksikan langsung pimpinan Forkopimda dan tokoh gereja.
Prosesi perdamaian adat patah panah tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Petrus Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si., Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Bupati Lani Jaya Aletius Yigibalom, Bupati Jayawijaya Atenius Murib, dan Bupati Yahukimo Didimus Yahuli (Ekius Wandik)
