WAMENA, SUARALANI.id–Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua Pegunungan, Amos Wandik, S.Sos, meminta seluruh Dinas Dukcapil di delapan kabupaten meningkatkan kinerja pendataan Orang Asli Papua (OAP) karena data tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penentuan fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Amos saat rapat koordinasi dan workshop pendataan OAP di Wamena, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, berdasarkan hasil rakor dengan Provinsi Papua Induk, progres pendataan OAP di Papua Pegunungan baru mencapai 1,4 persen, sehingga diperlukan kerja lebih maksimal dari seluruh kabupaten.
“Data OAP sangat menentukan fiskal daerah, baik untuk APBD kabupaten maupun APBD Provinsi Papua Pegunungan. Karena itu kami berharap seluruh Dukcapil di delapan kabupaten benar-benar serius melakukan pendataan,” ujarnya.
Amos menjelaskan, dalam pemaparan Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, ditegaskan bahwa validitas data OAP menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran di Tanah Papua. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sesuai instruksi Gubernur Papua Pegunungan, proses pendataan OAP ditargetkan selesai pada 8 Agustus 2026. Saat ini, data sementara atau data kotor yang tercatat mencapai sekitar 300 ribu OAP. Jika digabungkan dengan penduduk non-OAP, jumlahnya mencapai sekitar 1,3 juta jiwa.
Namun, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh data tersebut diverifikasi melalui sistem by name by address agar benar-benar valid.
“Data yang masuk harus dibuktikan dengan nama dan alamat yang jelas. Itu yang sedang kami kerjakan bersama pemerintah kabupaten,” kata Amos.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah data OAP yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan. Jika sebelumnya tercatat sekitar 17 ribu jiwa, kini meningkat menjadi sekitar 21 ribu jiwa. Meski demikian, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan.
Menurut Amos, lambatnya progres pendataan menunjukkan bahwa sebagian Dukcapil kabupaten belum bekerja secara optimal. Karena itu, melalui workshop tersebut, seluruh peserta diminta meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses penginputan data.
Untuk mendukung percepatan pendataan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyalurkan lebih dari 100 unit perangkat Starlink kepada delapan kabupaten. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala jaringan internet yang selama ini menjadi hambatan dalam penginputan data.
“Sarana dan prasarana sudah kami berikan. Tinggal bagaimana teman-teman di kabupaten memanfaatkan fasilitas itu untuk mempercepat pendataan. Waktu yang tersedia sudah sangat singkat,” tegasnya.
Amos juga meminta para kepala daerah di delapan kabupaten memberikan dukungan anggaran tambahan bagi Dinas Dukcapil agar proses pendataan OAP dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
“Dengan dukungan anggaran dan kerja sama semua pihak, kami berharap pendataan OAP dapat segera dituntaskan sehingga menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian fiskal daerah,” pungkasnya. (EK/admin)
