TOLIKARA, SUARALANI.id– Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Sosial memperkuat pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui berbagai program, mulai dari bantuan rujukan kesehatan, penanganan korban bencana, rumah singgah bagi anak-anak, dukungan kepada lembaga keagamaan, hingga penyaluran bantuan sosial pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolikara, Andrus Kogoya, S.Sos., mengatakan seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjalankan visi dan misi kepala daerah sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pelayanan.
“Yang pertama adalah rujukan. Jadi, rujukan di lokasi yang lebih dari rumah sakit daerah yang tidak bisa ditangani, kita memberikan mereka rujukan, yaitu uang transport. Jadi kita membantu pasien dalam bentuk rujukan,” ujar Andrus. Di sela-sela stand Dinas sosial Tolikara, Lapangan Merah Putih. Rabu, (12/08/2026)
Menurutnya, bantuan transportasi bagi pasien rujukan diberikan berdasarkan peraturan bupati (Perbup) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan bantuan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Itu pun didukung oleh Perbup. Jadi Perbup-nya sudah jadi, kita memberikan sesuai dengan Perbup itu, jadi tidak keluar dari Perbup yang ada,” jelasnya.
Respons Cepat untuk Bencana dan Kondisi SosialSelain pelayanan rujukan, Dinas Sosial juga menjalankan program bantuan sosial bagi masyarakat yang menghadapi kondisi darurat maupun bencana sosial.
Andrus menyebut bantuan tersebut antara lain dapat diberikan kepada korban kecelakaan kendaraan, masyarakat terdampak longsor, serta warga yang menghadapi kondisi sosial lainnya.
“Yang kedua, kita memberikan bantuan sosial, yaitu yang pertama terkadang bencana sosial: kecelakaan kendaraan, bisa longsor, terus ada bantuan-bantuan lain,” katanya.
Salah satu program yang juga menjadi perhatian adalah pelayanan melalui rumah singgah. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari berbagai distrik yang membutuhkan tempat tinggal dan pendampingan.
“Seperti rumah singgah yang ada sekarang di Parangkata, di Dinas. Semua anak-anak dari 46 distrik yang tidak bisa ditempatkan, kita punya rumah singgah,” ungkap Andrus.
Anak-anak yang berada di rumah singgah tersebut juga mendapatkan perhatian kesehatan secara berkala.“Kita berikan bantuan kesehatan triwulan, karena di sana anak-anak di Dinas dijaga,” ujarnya.
Dukungan untuk Gereja di Berbagai WilayahPelayanan sosial Pemerintah Kabupaten Tolikara juga mencakup dukungan terhadap lembaga keagamaan. Andrus mengatakan Bupati Tolikara memberikan insentif kepada gereja-gereja yang berada di sejumlah wilayah.
“Bapak Bupati memberikan insentif kepada gereja-gereja yang ada, yang wilayah besar: Aiwar, wilayah Aiwar, wilayah Toli, wilayah Kemi, dan seluruh gereja yang ada,” katanya.
Menurutnya, dukungan tersebut diberikan kepada gereja dari berbagai denominasi yang ada di Kabupaten Tolikara.“Karena berapa denominasi yang ada, Bupati memberikan insentif kepada gereja yang ada,” ujar Andrus.
Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat.
Rumah Doa Juga Mendapat PerhatianDinas Sosial juga memberikan bantuan sembako kepada hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan pelayanan doa di rumah-rumah doa dan bukit-bukit doa di Kabupaten Tolikara.Andrus menyebut kegiatan pelayanan tersebut melibatkan sekitar 20 klasis dan dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
“Kita memberikan bantuan sembako kepada hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan doa di bukit-bukit doa. Ada 20 klasis yang dilaksanakan setiap bulan,” jelasnya.
Bantuan tersebut disalurkan secara berkala kepada rumah-rumah doa yang menjadi bagian dari kegiatan pelayanan.“Setiap bulan kita menyerahkan bantuan-bantuan itu ke rumah-rumah doa yang ada,” tambahnya.
27 Ribu KPM Masuk Data Penerima BantuanSelain program pemerintah daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tolikara juga menangani bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN.Bantuan tersebut antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
“Terus ada bantuan-bantuan langsung dari pusat, APBN yang ada. Itu dalam bentuk BLT dengan PKH,” kata Andrus.
Menurutnya, bantuan tersebut diarahkan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang relatif tidak memiliki pekerjaan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial.“Pemerintah pusat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang relatif tidak memiliki pekerjaan, status rendah,” ujarnya.
Andrus menyebut jumlah KPM yang mendapatkan perhatian melalui skema bantuan sosial tersebut mencapai sekitar 27.000 KPM.
“Jadi kita memiliki KPM yang cukup besar, yaitu 27.000 KPM,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut mencakup dua kelompok utama, yakni bantuan sosial langsung tunai dan Program Keluarga Harapan.“Di dalamnya terbagi menjadi dua: bantuan sosial langsung tunai dan PKH, yaitu Program Keluarga Harapan,” jelasnya.
Dinsos Berkomitmen Kawal Program PemerintahAndrus menegaskan Dinas Sosial Kabupaten Tolikara berkomitmen mendukung dan mendorong pelaksanaan program-program pemerintah daerah di bidang sosial.
Ia mengatakan jajaran Dinas Sosial akan terus bekerja bersama kepala daerah untuk memastikan program yang telah dirancang dapat berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen, kita akan bersama-sama menyelesaikan program ini,” tegas Andrus.
Berbagai program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan perlindungan sosial yang menjangkau sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari pasien yang membutuhkan rujukan, korban bencana, anak-anak yang membutuhkan rumah singgah, lembaga keagamaan, hamba Tuhan di rumah-rumah doa, hingga keluarga penerima manfaat bantuan pemerintah pusat.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga keagamaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Dinas Sosial berharap pelayanan sosial di Kabupaten Tolikara dapat terus diperluas dan ditingkatkan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.[Kosai Jhesy Kogoya) Nay].
