KARUBAGA – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tolikara, Adi Wibowo, menyampaikan bahwa ke depan jabatan struktural di lingkungan pemerintahan akan mengalami perubahan dan secara bertahap beralih ke jabatan fungsional. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan sambutan Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos., dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 Kabupaten Tolikara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMAN Karubaga, Kabupaten Tolikara, pada Jumat (20/11/2026).
Dalam sambutannya, Adi Wibowo menekankan pentingnya aparatur sipil negara (ASN), khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing serta mengambil peluang dalam perkembangan sistem birokrasi pemerintahan.
Ia mengaku sedikit kecewa karena dari total 40 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, hanya enam orang merupakan Orang Asli Papua (OAP).

“Saya sedikit kecewa karena anak-anak OAP yang ikut hanya sedikit, yakni enam orang dari 40 peserta. Kita memiliki banyak anak-anak OAP, tetapi masih lebih tertarik pada jabatan struktural. Padahal, ke depan jabatan fungsional akan menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan. Siapa pun yang menjadi pemimpin daerah, jabatan fungsional tetap dibutuhkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pengangkatan jabatan fungsional memiliki mekanisme tersendiri dan melibatkan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kesempatan mengikuti kegiatan sertifikasi di Karubaga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta.
Menurutnya, ke depan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dan ujian sertifikasi kemungkinan akan lebih banyak dilaksanakan di Jakarta. Ia mencontohkan sejumlah pegawai Inspektorat yang harus mengikuti ujian di Jakarta.
Selain itu, perubahan sistem birokrasi juga akan berdampak pada pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan, di mana jabatan kepala bidang dan kepala seksi secara bertahap diarahkan menjadi jabatan fungsional.

“Kegiatan seperti ini sangat penting. Saya berharap ke depan anak-anak OAP semakin banyak terlibat. Karier ditentukan oleh usaha dan kemampuan kita sendiri. Karena itu, kita harus terus berusaha mengejar setiap peluang yang ada,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah Level 1 merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Tolikara memandang peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai kebutuhan yang sangat penting.
Ia pun mengajak seluruh peserta agar mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Tolikara, serta terus meningkatkan kapasitas diri demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Mari kita mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan kesungguhan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 Kabupaten Tolikara, Dermin Narek, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mempersiapkan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dasar di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dengan demikian, para peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurut Dermin, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan, prinsip, etika, serta regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Dermin menambahkan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek tersebut sebanyak 40 orang yang merupakan utusan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara.
Ia menjelaskan bahwa peserta harus mengikuti seluruh tahapan pembelajaran dan menyelesaikan enam modul yang telah disiapkan. Setiap modul memiliki ujian masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir berupa try out sebanyak 100 soal dengan durasi waktu 120 menit.
Hasil ujian dapat diketahui secara langsung melalui aplikasi setelah waktu pengerjaan berakhir.
Selanjutnya, ujian akhir sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 26 November 2026. Namun, hanya peserta yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran, mengikuti MOC, dan dinyatakan lulus serta memiliki sertifikat pelatihan yang dapat mengikuti ujian akhir tersebut.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tolikara berharap semakin banyak ASN yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (nay)














