JAYAPURA, SUARALANI.id — Pemerintah Provinsi Papua secara resmi membuka kegiatan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tolikara Periode 2024–2029 di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Kamis (17/9/2026).
Pembukaan kegiatan diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Mathius Fakhiri.
Sebanyak 38 anggota DPRK Tolikara mengikuti orientasi tersebut, terdiri atas 30 anggota dari jalur partai politik dan delapan anggota dari jalur pengangkatan atau afirmasi. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 17–19 September 2026.

Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Suzana Wanggai, disampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRK Tolikara yang telah menerima kepercayaan dan mandat dari masyarakat.Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan ketulusan dalam melayani masyarakat.
“Kepercayaan ini bukanlah sekadar sebuah jabatan, melainkan mandat dan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, serta ketulusan untuk melayani,” ujar Suzana.
Menurutnya, DPRK dan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berkedudukan sejajar dan bersifat kemitraan. Karena itu, hubungan kerja perlu dibangun melalui koordinasi, kolaborasi, dan saling menguatkan demi kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar tiga fungsi utama DPRK, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, dijalankan secara bertanggung jawab sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung efektif dan transparan serta menghasilkan pelayanan publik yang nyata.
Suzana turut menyoroti keberadaan anggota DPRK dari jalur pengangkatan sebagai bagian dari afirmasi politik untuk memperluas keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) dalam lembaga perwakilan rakyat.
“Amanat ini harus diterjemahkan dengan keberanian menyuarakan aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan daerah, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat dan ruang yang adil bagi Orang Asli Papua,” tambahnya.

Ketua DPRK: Orientasi Penting untuk Memperkuat PemahamanSementara itu, Ketua DPRK Tolikara, Meinus W. Yanengga, S.IP., menyambut baik pelaksanaan orientasi tersebut. Ia mengatakan seluruh 38 anggota DPRK Tolikara mengikuti kegiatan sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua dan BPSDM yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Orientasi ini sangat penting bagi kami untuk mendalami materi dan ilmu pemerintahan yang dibutuhkan dalam membangun Kabupaten Tolikara,” kata Meinus.
Ia menjelaskan, selama tiga hari para anggota DPRK akan menerima berbagai materi terkait tugas dan fungsi DPRK, termasuk legislasi, penganggaran, pengawasan, tata kelola pemerintahan, serta hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Tolikara.

“Materi yang diberikan BPSDM Provinsi Papua menjadi bekal penting bagi kami agar semakin memahami tugas dan fungsi DPRK serta dapat bermitra secara harmonis dengan Pemerintah Kabupaten Tolikara,” jelasnya.
BPSDM Papua Siapkan Beragam Materi Di tempat yang sama, Plh. Kepala Bidang Diklat Teknis dan Fungsional BPSDM Provinsi Papua sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara, Uberto C. Rumaikeuw, S.Si., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara BPSDM Provinsi Papua dan Sekretariat DPRK Tolikara.Menurut Uberto, materi orientasi difasilitasi oleh Widyaiswara BPSDM Provinsi Papua, Widyaiswara BKPSDM Kabupaten Jayapura, serta pejabat fungsional Bapperida Provinsi Papua.

Materi yang diberikan meliputi Wawasan Kebangsaan, Sistem Pemerintahan Indonesia, fungsi dan tata tertib DPRD, kode etik, hak dan kewajiban anggota DPRD, serta isu aktual pembangunan berkelanjutan di bidang energi, ekonomi, dan pangan.
Kegiatan orientasi tersebut bersumber dari APBD melalui DPA Sekretariat DPRK Tolikara Tahun Anggaran 2026. Peserta yang menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan akan memperoleh sertifikat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Papua atas nama Gubernur Papua bersama Kepala BPSDM Provinsi Papua.
Melalui kegiatan tersebut, para anggota DPRK Tolikara diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat serta mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tolikara.
DPRK Tolikara — Bersama Mengawal Aspirasi, Pembangunan dan Kepentingan Masyarakat.(Nendy/Admin)














