SENTANI – Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., menyoroti rendahnya kehadiran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam kegiatan penerangan hukum tentang pencegahan korupsi yang digelar bersama Kejaksaan Negeri Jayapura. Dari 35 kepala dinas, hanya sekitar 14 orang yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Sorotan itu disampaikan Yunus saat memimpin kegiatan sosialisasi dan penerangan hukum bagi pimpinan OPD, sekretaris, serta bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (4/11/2026).
Yunus menyayangkan ketidakhadiran sebagian besar kepala OPD. Menurut dia, sosialisasi regulasi dan penerangan hukum merupakan kesempatan penting bagi seluruh aparatur untuk memahami ketentuan yang berlaku sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Kesempatan seperti ini merupakan momen penting yang harus kita ikuti bersama, sehingga kita mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” ujar Yunus.
Ia mengingatkan bahwa regulasi pemerintahan terus mengalami perubahan. Karena itu, pengalaman dan masa kerja dalam jabatan tertentu tidak boleh menjadi alasan bagi pejabat untuk mengabaikan kegiatan peningkatan pemahaman hukum.
Setiap perubahan aturan, kata dia, harus dipahami secara bersama agar pelaksanaan program dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Bupati meminta kepala OPD yang hadir meneruskan materi sosialisasi kepada pejabat dan staf yang tidak sempat mengikuti kegiatan tersebut. Ia juga menekankan perlunya peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah dalam menghadiri agenda penting pemerintahan.
Dalam kegiatan itu, Kejaksaan Negeri Jayapura memberikan penerangan hukum dengan tema “Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Royal Sitohang, S.H., M.H., menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat, dan menghilangkan kesempatan rakyat untuk memperoleh kesejahteraan.
Menurut dia, pencegahan korupsi harus dibangun sebagai budaya kerja yang berlandaskan integritas, bukan semata-mata dilakukan untuk menghindari proses hukum.
Karena itu, seluruh pejabat daerah diminta memperkuat integritas, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta memastikan setiap proses pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Royal juga mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik seperti pengaturan pemenang tender, persekongkolan, pekerjaan fiktif, hingga penurunan kualitas pekerjaan harus dihindari karena berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menghambat kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, Kejaksaan dan pemerintah daerah merupakan mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Kejaksaan siap memberikan pendampingan dalam upaya mitigasi risiko hukum sejak dini. Namun, pendampingan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab masing-masing pejabat atas keputusan dan tindakan yang diambil.
Dalam pesannya, Royal menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan integritas harus dimulai sebelum muncul persoalan hukum.
“Jangan menunggu ada penindakan untuk mulai taat hukum. Jangan menunggu ada kerugian negara untuk mulai berhati-hati. Jangan menunggu ada masalah hukum untuk membangun integritas. Pencegahan harus dimulai sekarang dari diri sendiri, dari lingkungan kerja, dari setiap keputusan yang kita ambil,” pesannya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan plakat kenang-kenangan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada Kejaksaan Negeri Jayapura dan sebaliknya. Penyerahan dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan penguatan hubungan kelembagaan, yang diterima langsung oleh Bupati Yunus Wonda. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Melalui kegiatan tersebut, Yunus berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jayapura semakin meningkatkan kedisiplinan, koordinasi, dan pemahaman terhadap regulasi. Ia menegaskan bahwa komitmen membangun pemerintahan yang tertib, transparan, dan bebas dari praktik korupsi harus diwujudkan melalui tanggung jawab setiap aparatur dalam menjalankan tugasnya. (yp)














