KARUBAGA — Kabupaten Tolikara kembali menghadapi cobaan berat. Setelah sebelumnya dilanda kebakaran besar di Kota Karubaga pada akhir Januari 2026, wilayah pegunungan ini kembali diterpa bencana banjir dan tanah longsor akibat hujan deras yang mengguyur sejak dini hari, Jumat, 6 Februari 2026, sekitar pukul 06.00 WIT. Peristiwa ini memperpanjang deretan musibah yang harus dihadapi masyarakat dalam waktu berdekatan.
Bencana dilaporkan terjadi di sejumlah kampung di Distrik Karubaga, antara lain Kolilan, Ampera, Elsadai, Molera, Gurikme, Kimibur, Kogimage, Losmen, Danggulurik, Kiranage, dan Yalikaluk. Dampak serupa juga dirasakan warga di Distrik Lianogoma (Magerakuk/Leragawi, Longgoboma, Kuburatiri, dan Bogone), Distrik Kai (Kai dan Wiyager), Distrik Wenam (Banggeri, Geyaneri, Milineri), Kampung Timori di Distrik Geya, Distrik Tagineri, serta sejumlah distrik lain di wilayah Tolikara.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos, menerbitkan Surat Pernyataan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Nomor 360/25/BUP/2026 tertanggal 7 Februari 2026. Penetapan ini melengkapi status Siaga 1 yang lebih dahulu diberlakukan menyusul cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir.
Bupati Willem Wandik bersama Wakil Bupati Yotam Wonda, SH, M.Si, turun langsung meninjau lokasi terdampak bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolikara. Selain memantau kerusakan infrastruktur, rombongan juga menyerahkan bantuan darurat kepada warga.
Berdasarkan data sementara BPBD Tolikara, sebanyak 827 kepala keluarga terdampak, mayoritas berprofesi sebagai petani. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Kerusakan mencakup akses jalan darat yang terputus, jembatan ambruk, jaringan listrik milik PLN yang rusak, rumah warga, lahan pertanian dan peternakan, hingga harta benda masyarakat yang hanyut atau tertimbun material longsor.
Kepala BPBD Tolikara Feri Kogoya, SH, M.KP, menyampaikan bahwa tim gabungan telah bergerak sejak hari pertama untuk membuka akses yang terisolasi dan membantu warga terdampak. Proses pemulihan, menurut dia, menghadapi tantangan besar akibat kondisi geografis Tolikara yang berbukit dan rawan longsor.
“Kami telah mengerahkan tim BPBD Tolikara bersama TNI/Polri untuk membantu masyarakat sekaligus memperbaiki prasarana yang rusak. Perbaikan jaringan listrik PLN, khususnya tiang-tiang yang roboh, membutuhkan waktu enam hari hingga akhirnya dapat kembali beroperasi,” ujar Feri Kogoya saat ditemui di Karubaga, Sabtu, 15 Februari 2026.
Ia menambahkan, pemerintah daerah masih menunggu data dan analisis cuaca dari BMKG Provinsi Papua sebagai dasar penentuan langkah lanjutan. Pemerintah juga berharap Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) segera melakukan verifikasi lapangan agar bantuan dapat dipercepat.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat segera turun melakukan verifikasi. Masyarakat mengalami trauma akibat bencana yang terjadi bertubi-tubi, sehingga dukungan segera sangat dibutuhkan agar Tolikara bisa segera pulih,” katanya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tolikara memprioritaskan perbaikan akses jalan dan jembatan guna memastikan distribusi logistik tidak terganggu. Pendataan kerusakan rumah dan lahan pertanian juga terus dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Feri Kogoya menegaskan, rangkaian bencana dalam waktu singkat menjadi ujian berat bagi daerah. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai melalui APBD Tolikara, namun pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri.
“Pemulihan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia,” ujarnya menutup pernyataan. (*)
