KARUBAGA, SUARALANI.id—Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 kepada para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara. Acara penyerahan ini berlangsung di Kantor Bappeda, Karubaga, pada Senin, 3 Februari 2025.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Marthen Kogoya mengungkapkan rasa syukur karena Kabupaten Tolikara menjadi kabupaten kedua di Provinsi Papua Pegunungan yang telah menyelesaikan proses penyerahan DPA tahun 2025.
“Kami dengan resmi menyerahkan DPA. Puji Tuhan, di antara delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, Tolikara menjadi yang kedua setelah Kabupaten Jayawijaya yang telah melakukan penyerahan DPA pada Januari lalu. Dengan selesainya proses ini, saya berharap para kepala OPD tetap aktif di kantor, baik dalam menjalankan tugas administrasi maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Pj Bupati Marthen Kogoya.
Ia juga menambahkan bahwa, sesuai arahan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, seluruh pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga akan dilaksanakan setelah bupati definitif dilantik.
“Kita semua harus mengikuti arahan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga, kita menunggu hingga bupati definitif dilantik. Namun, kegiatan administrasi rutin seperti pembayaran gaji dan layanan lainnya tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.
Selain itu, Pj Bupati menekankan pentingnya peningkatan disiplin kerja di setiap OPD. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi stafnya dengan selalu hadir di kantor dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Saya ingin menegaskan bahwa disiplin ASN harus terus ditingkatkan. Para pimpinan OPD harus menjadi contoh bagi bawahannya. Saat ini, jumlah ASN kita cukup banyak, tetapi yang hadir secara rutin hanya segelintir orang. Saya berharap pada tahun 2025, tingkat kehadiran pegawai di kantor meningkat secara signifikan,” ujar Pj Bupati Marthen Kogoya.
Ia juga mengingatkan bahwa ada pegawai yang tugasnya berada di lapangan, seperti guru, staf distrik, dan tenaga kesehatan. Namun, bagi mereka yang bekerja dalam struktur pemerintahan, kehadiran di kantor wajib dipatuhi.
“Para pimpinan dinas dan badan harus memberi contoh serta mengajak stafnya untuk hadir di kantor secara konsisten demi melayani masyarakat Tolikara dengan lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tolikara, Dr. Imanuel Gurik, SE.,M.Ec.Dev berharap setiap OPD dapat menjalankan setiap program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
“DPA 2025 Kabupaten Tolikara sudah resmi diserahkan oleh Pj Bupati Tolikara. Semoga setiap OPD dapat menjalankan programnya dengan baik dan sesuai perencanaan. Transparansi dan disiplin dalam administrasi keuangan sangat penting agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” kata Imanuel Gurik.
Ia mengimbau kepada setiap OPD agar menyampaikan Laporan Surat Pertanggunjawaban (SPJ) tepat waktu. Jika penyampaian SPJ tidak tepat waktu maka akan menghambat pekerjaan selanjutnya. Dalam hal ini, para bendahara di setiap OPD harus memiliki kemampuan dalam hal menyusun laporan Surat Pertanggunjawaban (SPJ) dan tugas-tugas perbendaharaan lainnya.
“Masing-masing OPD harus mampu menyampaikan tepat pada waktunya sehingga tidak terhambat dengan proses pelayanan administrasi keuangan selanjutnya. Terutama kemampuan SDM bendaharawan, pimpinan OPD harus menyiapkan ASN yang benar-benar punya kemampuan di bidangnya, bukan lagi SDM mau coba-coba, sehingga dalam proses administrasi keuangan sampai pada penyiapan laporannya, tepat waktu dan lancar,” tegas Imanuel Gurik.[Diskominfo Tolikara]
