KARUBAGA, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara mengadakan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kegiatan berlangsung di Gereja GIDI Ebenhaezer, Karubaga, Sabtu (23/11/2024), dihadiri oleh Pj. Bupati Marthen Kogoya, SH, M.AP; Ketua KPU Tolikara Lutius Kogoya; Kapolres Tolikara Kompol Irianto John, S.Sos, MH; Dandim 1716/Tolikara Letkol Justus Mara; Kepala Kesbangpol Tolikara, ketua DPR Tolikara A. Sonny W. Wanimbo, S.IP dan sejumlah pasangan calon, termasuk Paslon nomor 3, Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorado Enembe.
Ketua KPU Tolikara Lutius Kogoya menegaskan pentingnya penyelenggaraan Pilkada yang sesuai dengan aturan dalam PKPU.
“Tolikara dikenal sebagai tanah Injil, namun praktik demokrasi kita sering jauh dari nilai itu. Setiap Pilkada diidentikkan dengan konflik. Kita harus tegakkan demokrasi yang benar agar Pilkada berjalan aman dan damai,” ujarnya.
Lutius berharap penyelenggara, pasangan calon, pendukung, dan tim sukses benar-benar menerapkan demokrasi yang adil untuk memastikan situasi yang kondusif.
Anggota KPU Tolikara, Denius Yikwa, mengungkapkan kendala teknis yang dihadapi, khususnya terkait pengelolaan formulir D.Hasil Distrik melalui aplikasi Sirekap.
“Kabupaten Tolikara memiliki kendala jaringan internet. Formulir D.Hasil tidak dapat diperoleh tanpa input C.Hasil ke aplikasi Sirekap,” jelasnya.
Masalah ini tidak hanya dialami Tolikara tetapi juga sejumlah kabupaten lain di Papua Pegunungan. Untuk mengatasinya, KPU Tolikara menyediakan jaringan internet, fasilitas khusus, dan ruang input data yang aman.
“PPD wajib pleno terbuka di tingkat distrik agar hasil dapat diawasi oleh saksi, panwas, dan masyarakat. Setelah itu, data diinput di tempat yang kami sediakan untuk memastikan transparansi,” tambah Denius.
Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH, M.AP, mengingatkan seluruh penyelenggara, mulai dari KPPS, PPS, hingga PPD, untuk bekerja sesuai aturan PKPU.
“Tidak boleh ada manipulasi data di tingkat distrik. Sistem saat ini memungkinkan lebih banyak pengawasan, sehingga peluang kecurangan dapat diminimalkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan input data yang aman dan terpantau.
“Hanya mereka yang memiliki otoritas, seperti saksi, panwas, dan PPD, yang boleh mengakses lokasi input. Keamanan harus dijaga agar hasil yang diperoleh murni suara rakyat,” katanya.
Marthen menambahkan, sistem noken yang sering menjadi sumber masalah harus dipantau ketat agar tidak dimanipulasi. “Jika semua dilakukan tegas dan transparan, kita bisa memastikan demokrasi yang lebih baik dan hasil Pilkada yang kredibel,” pungkasnya. (Nay Yigibalom)
