WAMENA, SUARALANI.id–Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali menjadi perhatian publik setelah dinilai lambat dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai bagian dari proses penyusunan APBD Induk Tahun 2026.
Sorotan ini datang dari anggota DPR Papua Pegunungan, Takinus Ricky Yikwa, S.AK., M.AP, yang menyayangkan belum diserahkannya dokumen tersebut hingga pertengahan Oktober 2025. Padahal, menurutnya, materi KUA-PPAS seharusnya sudah diterima oleh lembaga legislatif untuk segera dipelajari dan dibahas bersama pihak eksekutif.
Keterlambatan ini disebut mencerminkan minimnya koordinasi serta lemahnya sistem perencanaan dalam tubuh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Sebagai Sekretaris Komisi III DPR, Takinus menegaskan bahwa kelambanan tersebut dapat berdampak langsung pada terganggunya tahapan pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2026, yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Jika tidak segera diatasi, keterlambatan ini berisiko menimbulkan ketidakteraturan dalam mekanisme penganggaran dan bahkan membuka peluang terjadinya penyimpangan.
“Keterlambatan ini mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah provinsi dalam menyusun agenda-agenda strategis daerah. Padahal, APBD merupakan fondasi utama dari pelaksanaan seluruh kebijakan pembangunan,” tegas Takinus.
Menanggapi hal tersebut, DPR mendesak Gubernur Papua Pegunungan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mempercepat penyusunan dan penyerahan dokumen KUA-PPAS kepada legislatif. Para anggota dewan juga mengingatkan agar pemerintah daerah meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban dalam merancang keuangan daerah, guna memastikan jalannya roda pemerintahan tidak terus-menerus terganggu oleh persoalan serupa setiap tahunnya. (MK/SL)
