KARUBAGA, SUARALANI.id– Pemerintah Kabupaten Tolikara kembali menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan paket sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penyerahan bantuan tahap II Tahun 2025 ini berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Tolikara, Rabu (9/7/2025).
Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH dan sembako merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan konsumsi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Bantuan ini hadir untuk memastikan masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan. Bukan hanya beras, gula, kopi, telur, tapi juga bahan pangan lokal seperti ubi, keladi, singkong, dan sayur-sayuran harus tersedia bagi masyarakat Tolikara,” ujar Bupati Willem Wandik.
Bupati juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, titik koordinat penyaluran harus sesuai dengan data nama-nama KPM agar tidak terjadi penyimpangan.
“Penyaluran BLT maupun bantuan lain seperti Dana Desa harus tepat sasaran dan sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai, itu bisa menjadi indikasi penyalahgunaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta adanya evaluasi terhadap kinerja para pendamping Dana Desa, TKSK, dan pendamping PKH. Ia menyoroti perlunya pengawasan dari seluruh elemen, termasuk aparat desa, kepala distrik, dan masyarakat agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
“Kita tidak ingin bantuan ini tercecer di tengah jalan. Masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya, tidak boleh lagi ada kasus kekurangan gizi atau bahkan kematian akibat kelaparan,” kata Bupati.
Ia juga menyampaikan bahwa sejak awal penyaluran hingga tahap kelima ini, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas bantuan dan memastikan program ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolikara, Andrus Kogoya, S.Sos., menyampaikan keprihatinannya atas laporan dari masyarakat mengenai bantuan yang tidak tepat sasaran. Ia meminta agar TKSK dan pendamping PKH bekerja secara profesional agar penyaluran bantuan sesuai dengan titik koordinat dan data KPM.
“Saya sebagai Kepala Dinas Sosial yang baru, mendapat amanah dari Bupati untuk memastikan bantuan ini sampai ke tangan yang tepat. Terima kasih juga kepada PT Pos Wamena yang telah membantu memprioritaskan pengiriman untuk wilayah kami,” ujarnya.
Perwakilan PT Pos Indonesia Wamena, Itago Walilo, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah KPM pada tahap II mengalami penurunan dibanding tahap pertama. Pada tahap pertama tercatat sebanyak 29.938 KPM, sementara tahap II hanya 27.494 KPM.
Acara penyaluran bantuan ini dihadiri oleh Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos., Asisten I Sekda Tolikara Samuel Kogoya, S.E., perwakilan TNI/Polri, 46 Kepala Distrik, para Kepala Suku, pendamping PKH, TKSK, serta jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tolikara. (NY)
