Karubaga – Front Pemuda dan Rakyat Tolikara (FPRT), yang terdiri dari sejumlah organisasi kepemudaan dan masyarakat seperti GAMKI Tolikara, FPPT, KNPB, GR-PWP, dan GRPB, menggelar aksi damai di Karubaga, Kabupaten Tolikara, untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penembakan Korona alias Firiki Penggu serta memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban. Karubaga, (06/07/2026)
Aksi dimulai sekitar pukul 08.00 WIT dengan titik kumpul di depan Bank Papua Karubaga. Massa kemudian melakukan long march menuju Tugu Salib di depan Gereja GIDI Yerusalem. Sepanjang perjalanan, perwakilan dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat menyampaikan orasi secara bergantian.
Sekitar pukul 10.00 WIT, massa bergerak menuju Kantor DPRK Kabupaten Tolikara untuk menyampaikan aspirasi. Setibanya sekitar pukul 10.30 WIT, mereka diterima oleh Wakil Ketua II DPRK Tolikara Wes Kogoya bersama anggota DPRK Meki Wanimbo, Mutin Weya, dan Udin Yikwa.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan organisasi kepemudaan, gereja, dan masyarakat menyampaikan berbagai tuntutan, terutama terkait penyelesaian kasus penembakan Korona Penggu dan sejumlah kasus penembakan lainnya yang menurut mereka belum memperoleh kepastian hukum.
Ketua GAMKI Tolikara, Yas Kogoya, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi kepemudaan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang menurut mereka terjadi di Kabupaten Tolikara.
«”Kami beberapa OKP yang ada di wilayah Tolikara hadir untuk menyampaikan aspirasi tentang dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada 2 Juni di Puncak Mega, Kabupaten Tolikara. Penembakan seperti ini tidak boleh terus terjadi. Sudah cukup sebelas kasus, termasuk Korona Penggu. Selama ini kami tidak pernah menyuarakan sepuluh kasus sebelumnya, tetapi hari ini kami mendesak agar seluruh kasus tersebut segera diusut tuntas,” ujar Yas Kogoya.»
Ia juga menyatakan bahwa Tolikara selama ini dikenal sebagai daerah yang relatif aman di wilayah Papua Pegunungan. Namun, menurutnya, masih terjadi kasus penembakan terhadap warga sipil sehingga DPRK dan pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret untuk mendorong penyelesaian hukum atas kasus-kasus tersebut.
Koordinator Lapangan aksi, Fraz Wandik Kulungga, mengatakan pihaknya menilai kasus penembakan Korona Penggu bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri.
Menurutnya, terdapat sebelas warga yang menjadi korban penembakan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan mendesak aparat penegak hukum mengusut para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain menuntut penyelesaian kasus penembakan, massa aksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya. Mereka meminta DPRK Tolikara membentuk tim khusus untuk mengawal proses hukum kasus tersebut. Massa juga menyampaikan penolakan terhadap rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pengembangan perkebunan kakao seluas sekitar 300 hektare di Distrik Wari dan Dow, menolak rencana pembangunan sejumlah pos TNI di Distrik Biuk, Nabunage, Longgoboma, dan Arombok, serta menyatakan penolakan terhadap program Koperasi Merah Putih.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua II DPRK Tolikara, Wes Kogoya, mengatakan DPRK menerima seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi damai tersebut.
«”Rakyat Tolikara datang melakukan demonstrasi damai di Kantor DPRK Tolikara dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik. Mereka datang untuk meminta penyelesaian kasus penembakan yang terjadi di Puncak Mega. Sebagai wakil rakyat, kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini,” katanya.»
Ia menambahkan DPRK Tolikara berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
«”Harapan kami, aspirasi masyarakat ini mendapat perhatian dari semua pihak. Kami akan mengawal agar persoalan ini memperoleh penyelesaian dan proses hukum sebagaimana yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujar Wes Kogoya.»
Selain persoalan penembakan, Wes Kogoya mengatakan masyarakat juga menyampaikan aspirasi mengenai penguatan pangan lokal. Menurutnya, DPRK Tolikara sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan mendukung pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian masyarakat Tolikara sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
